Trending

Myanmar Tindas Muslim Rohingya, Apa Penyebabnya?

Etnis Muslim Rohingya

Bolaria.net, Penindasan terhadap Muslim Rohingya masih terjadi. Baru saja pemerintah Myanmar mengerahkan pasukannya ke Provinsi Rakhine. Puluhan orang tewas saat pasukan pemerintah menyerbu kampung-kampung.

Konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha seolah tak berkesudahan. Puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia.

Di Myanmar, etnis Rohingya tak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Kekerasan juga terus terjadi.

Sebenarnya apa pokok permasalahan di Myanmar? Apakah konflik ini murni karena agama semata?

Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi menurut Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis.

Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha.

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok.

Mayoritas warga Rakhine menilai sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat.

Hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Budha. Umat Budha di dunia sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta Umat Budha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka.

Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan.

Nasib Muslim Rohingya pun masih jauh dari kedamaian.

Pendapat lain datang dari Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan yang menuturkan, kekerasan yang dialami warga di negara bagian Rakhine, Myanmar bukan merupakan konflik agama. Menurut Daniel, terdapat konflik kepentingan ekonomi yang melatarbelakangi peristiwa kekerasan tersebut.

Tak hanya itu, kepentingan ekonomi itu dibungkus agar seolah-olah yang terjadi merupakan konflik antar-agama. Menurut Daniel, konflik antar-etnis di Myanmar sudah terjadi sejak masa penjajahan Inggris. Inggris, kata Daniel, memang menggunakan politik yang memecahbelah etnis dan terus dipelihara sebagai sebuah peta konflik.

Daniel menegaskan, tragedi kemanusiaan terhadap warga Rohingya tidak bisa dilihat sebagai konflik antara pemeluk agama Budha dan warga Rohingya yang mayoritas memeluk Islam.

Sementara itu, dikutip dari situs berita Deutsche Welle, kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum (SADF) Siegfried O Wolf berpendapat, krisis yang dialami warga Rohingya lebih bersifat politis dan ekonomis.

Siegfried menuturkan, komunitas warga Rakhine yang beragama merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma.

Di sisi lain etnis Rohingya dianggap sebagian warga Rakhine sebagai pesaing tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Selain itu, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak bisa memberikan suara bagi partai politik mereka.

Siegfried memandang kekerasan terhadap warga Rohingya juga memiliki aspek ekonomi. Rakhine, lanjut Siegfried, adalah salah satu negara bagian dengan warga paling miskin, walaupun kaya sumber daya alam.

Warga Rohingya dianggap menjadi beban ekonomi tambahan, jika mereka bersaing untuk mendapat pekerjaan dan kesempatan untuk berbisnis. Pekerjaan dan bisnis di negara bagian itu sebagian besar dikuasai kelompok elit Burma.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top