Bisnis

Berita Bisnis: Pemerintah Restui Freeport Beroperasi Hingga 2041

Freeport Indonesia

Bolaria.net, Berita Bisnis: Pemerintah Indonesia akhirya menyetujui PT Freeport Indonesia (PTFI) beroperasi hingga 2041 atau perpanjangan kontrak 2×10 tahun. Perpanjangan pertama yakni 10 tahun, yaitu pada 2021 hingga 2031. Padahal Ketika merujuk pada kontrak karya (KK) pertama Freeport Indonesia seharusnya kontrak karya 11 diperpanjang setelah tahun 2021.

PTFI rela melepas sahamnya kepada pemerintah hingga 51%, hal itu tidak secara gratis, Namun Freeport akan mendapatkan keuntungan besar dalam menjual sahamnya tersebut. Padahal, perusahaan asal Amerika Serikat ini seharusnya sudah hengkang dari Indonesia pada 2021 dan keuntungan besar bagi pemerintah Indonesia secara otomatis mendapatkan 100 persen saham Freeport secara gratis.

Terkait dengan ketentuan fiskal seperti perpajakan, royalti dan lainnya. Freeport juga sepakat untuk menaikkan setoran ke negara. Artinya, keuntungan bagi Negara lebih besar ldibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kenaikan pajak dan royalti sebuah hal yang wajar.

Ketika melihat dari aspek negosiasi, pemerintah Indonesia jelas menang banyak. Dari empat poin perundingan (perpanjangan kontrak, divestasi, fiskal, dan smelter), Freeport bersedia memenuhi seluruh permintaan pemerintah Indonesia. Namun, ketika melihat secara komprehensif persoalan Freeport ini. Freeport tetap boleh beroperasi di Papua hingga 2041, tetapi setoran (fiskal) ke negara dinaikkan, wajib membangun smelter, dan melepas 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia (BUMN, BUMD, atau swasta).

Selain itu, Freeport Indonesia masih tetap diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengekspor mineral mentah, yaitu konsentrat tembaga yang belum melalui proses pemurnian hingga awal tahun 2022. Padahal, ketika merujuk pada UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak ada lagi ekspor mineral mentah (ore). Mineral mentah hanya boleh diekspor setelah melalui proses pengolahan dan pemurnian sehingga sudah menghasilkan produk jadi.

Soal KK 11, pemerintah Indonesia telah berhasil ketika mengakhiri kontrak Total E&P Indonesie di Blok Mahakam. Total akan keluar dari Mahakam mulai 1 Januari 2018 mendatang. 100 persen saham Mahakam akan dimiliki Pertamina. Bahkan, total harus membeli saham kembali jika ingin masuk ke Mahakam. Kepemilikan saham Total pun dibatasi maksimal 30% jika perusahaan itu tetap berada di Mahakam.

Namun, pemerintah melihat secara komprehensif persoalan Freeport ini. Freeport tetap boleh beroperasi di Papua hingga 2041, tetapi setoran (fiskal) ke negara dinaikkan, wajib membangun smelter, dan melepas 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia (BUMN, BUMD, atau swasta).

Kontrak itu dievaluasi untuk memberikan kembali perpanjangan operasi selama 10 tahun, 2031-2041. Artinya, Freeport akan terus beroperasi di Indonesia hingga 2041. Perpanjangan kontrak ini menjadi sebuah kepastian investasi bagi anak perusahaan Freeport Mc-MoRan Inc. tersebut.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top